Siaran Pers

Siaran Pers Bersama Direktorat Jenderal Pajak, Pos Indonesia dan Peruri

29 November 2017

SIARAN PERS

 

Penjelasan Atas Pengelolaan Meterai Tempel dan Peredaran Meterai Tidak Sah

 

Sehubungan dengan pengelolaan Benda Meterai atau Meterai Tempel di Indonesia, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Kewajiban Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atau dipungut secara insidental atas pembuatan dokumen yang termasuk objek Bea Meterai.
  2. Pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan dua cara yaitu pembubuhan Benda Meterai/Meterai Tempel di dokumen dan mekanisme Pelunasan Cara Lain yaitu melalui Mesin Teraan Meterai Digital, Teknologi Percetakan dan Sistem
  3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, maka pengelolaan Benda Meterai/Meterai Tempel hanya melibatkan dua pihak, yaitu: Perum Peruri sebagai pencetak Benda Meterai/Meterai Tempel dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh DJP sebagai pemilik Benda Meterai/Meterai
  4. Sehubungan dengan dugaan adanya peredaran Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah, yaitu Benda Meterai/Meterai Tempel yang tidak dicetak oleh Perum Peruri maupun Meterai Tempel rekondisi atau bekas pakai; maka bagi peniru atau pemalsu, pengedar, penjual dan pengguna Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 257 KUHP juncto Pasal 253 (Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1985).
  5. Harga jual Benda Meterai/Meterai Tempel ke masyarakat adalah minimal sebesar nilai nominalnya yaitu Rp 3.000,- untuk Kopur 3000 dan Rp 6.000,- untuk Kopur 6000. PT Pos Indonesia (Persero) selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan menjual Benda Meterai/Meterai Tempel, tidak pernah menjual Benda Meterai/Meterai Tempel di bawah harga nominal kepada masyarakat. Dengan demikian apabila terdapat penawaran Benda Meterai/Meterai Tempel dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominal maka patut diduga Benda Meterai/Meterai Tempel tersebut adalah palsu atau tidak
  6. Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas khusus untuk mencetak Benda Meterai/Meterai Tempel seperti yang sudah dijelaskan di atas, menjamin bahwa seluruh proses produksi pencetakan Benda Meterai/Meterai Tempel dikerjakan secara profesional dan sesuai dengan permintaan pesanan. Peruri memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya untuk menjaga kualitas produk.
  7. Pengelolaan serta penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dikerjakan dengan sistem dan prosedur yang ketat dan akurat sehingga sangat kecil kemungkinan adanya penyelewengan oleh oknum internal.
  8. DJP bersama dengan Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk meminimalisasi peredaran dan penggunaan Benda Meterai/Meterai Tempel palsu melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, serta melalui proses penegakan hukum (law enforcement).
  9. Masyarakat diharapkan untuk cermat dalam menanggapi tawaran penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel yang diduga palsu atau tidak sah, baik yang ditawarkan melalui sms blast, media online, maupun sarana pemasaran.
  10. DJP menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan, untuk itu bagi masyarakat yang menemukan informasi adanya indikasi peredaran meterai palsu agar dapat langsung mengadukan hal tersebut dengan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melaporkan kepada Kantor Polisi terdekat.

 

--000--

 

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak :
    • Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Telp. 021-5250208
  1. Perum Peruri
    • Eddy Kurnia, Head of Corporate Secretary & Strategic Planning Division (021- 7395000 ext 1121)
    • Siwi Widjayanti, Kepala Biro Komunikasi Perusahaan (021-7395000 ext 1121)
  2. PT Pos Indonesia (Persero)
    • Agung S. Rahardjo, Vice President Bisnis Konsinyasi dan Filateli (022-7230908)